Bisakah Otonomi Daerah Tanpa Korupsi ?

"Bila otonomi daerah dilaksanakan tanpa perencanaan yang baik, pengawasan dan evaluasi pada pelaksanaannya. Justru akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi (inefisiensi) dan tumbuhnya penguasa-penguasa kecil di tingkat daerah sasaran, yaitu propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa"

Sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini tindakan korupsi pada tubuh birokrasi hampir merata di semua jenjang, mulai dari tingkat pusat (Jakarta), propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Dan merambah di semua sektor.
Namun yang menyedihkan, justru yang terbesar adalah korupsi yang dilakukan oleh birokrasi yang menangani bidang pendidikan dan agama, yaitu oknum-oknum di Departemen Pendidikan dan Departemen Agama. Seperti ‘sunatan' berjamaah yang sangat kasat mata pada berbagai program bantuan pendidikan, renovasi gedung sekolah dll. Penyalahgunaan penggunaan dana DAU di Departemen Agama.

Menurut pengamatan penulis, birokrasi terkorup saat ini, bukanlah di jenjang pusat, tetapi justru pada birokrasi di tingkat pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa. Inilah rupanya, hasil yang paling spektakuler dari gerakan reformasi dan otonomi daerah yang kebablasan.

Seorang analisis dari BIN (dahulu BAKIN pen.), pada sekitar tahun 1990 ketika otonomi daerah masih menjadi sebuah wacana, menyampaikan pendapatnya secara pribadi kepada penulis. Beliau memprediksi bahwa "Bila otonomi daerah dilaksanakan tanpa perencanaan yang baik, pengawasan dan evaluasi pada pelaksanaannya. Justru akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi (inefisiensi) dan tumbuhnya penguasa-penguasa kecil di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Akibatnya terjadi inflasi, ketidaktepatan sasaran pelaksanaan program dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin dll. Pada akhirnya akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan politik, krisis kepercayaan dan lain-lain ."

Ironisnya "warning" penting ini ditanggapi dengan sangat tidak serius oleh pimpinan instansi tersebut dan jajaran pemerintahan pusat khususnya Departemen Dalam Negeri, agar bisa ditindak lanjuti untuk merancang strategi dan sistem yang tepat guna mengawal pelaksanaan otonomi daerah ini pada sasaran aplikasinya. Sehingga gebyar otonomi daerah ketika mulai diberlakukan pada tahun 2000 seperti memberikan cek kosong kepada kaum birokrat di tubuh pemerintahan daerah. Karena tidak ada sistem pengawasan dan evaluasi yang ikut mengawalnya. Sehingga tidak heran, bila saat ini prediksi tersebut tidak meleset. Satu persatu terbukti.

Pada pelaksanaannya otonomi daerah "hanya" diterjemahkan pada perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Menitikberatkan pada memperbesar proporsi keuangan untuk daerah (baca untuk pemerintah propinsi). Selanjutnya dengan berjenjang juga dilakukan hal yang sama pada perimbangan keuangan antara pemerintahan propinsi dan kabupaten, dengan proporsi keuangan bagi kabupaten yang lebih besar, dan seterusnya.

Padahal sistem birokrasi pemerintahan baik di pusat maupun di kabupaten belum disiapkan untuk menerima perimbangan APBN yang besar seperti itu. Tanpa ada sistem pengawasan dan evaluasi yang tepat, otonomi daerah benar-benar hanya akan melahirkan koruptor-koruptor baru. Di tingkat eksekutif, legislatif bahkan yudikatif.
Masih segar dalam ingatan kita, ketika memasuki pergantian pemerintahan dari Megawati kepada SBY. Ternyata berbondong-bondong anggota DPRD, gubernur, bupati dan para pemegang jabatan lainnya, digiring ke Pengadilan. Tuduhannya sama.......memperkaya diri dengan menyalah gunakan jabatan alias korupsi!

Penulis membayangkan bahwa apa yang telah disampaikan di atas, sama saja dengan kisah seorang ayah yang begitu sayangnya kepada anak balitanya. Sehingga sang ayah tersebut memberikan sebuah cek yang bernilai ratusan juta rupiah kepada anaknya itu! Tanpa memikirkan akibat dari tindakannya. Ini tentunya bukanlah sebuah tindakan kasih sayang yang tepat. Bahkan ceroboh dan bisa membahayakan anak tersebut. Sungguh, ini adalah sebuah kenaifan!

Keinginan baik oleh Pemerintah untuk bisa memberikan kesejahteraan yang merata di bumi Indonesia, melalui pelaksanaan sistem otonomi daerah. Ternyata keinginan baik tersebut tidaklah cukup. Perlu adanya komponen-komponen lain yang mendukung, melengkapi dan mengawal pelaksanaan otonomi daerah itu di tingkat implementasinya.

Perlu ada pelibatan berbagai elemen di masyarakat -tingkat grass root-yang secara mandiri dan aktif bersama-sama dengan pemerintah setempat/daerah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai program di berbagai bidang.

LSM, Forum-forum masyarakat, ormas dll adalah lembaga-lembaga di tingkat grass root yang bisa dilibatkan dalam "mengawal" program-program yang sasarannya adalah untuk masyarakat itu sendiri. Namun pelibatan tersebut bukan hanya formalitas semata. Misalnya hanya untuk kepentingan kelancaran pencairan dana SPJ beberapa oknum tertentu yang mengatasnamakan "sosialisasi program."

Kenyataannya, ormas/lembaga/ tokoh masyarakat yang diundang hanya sekedar diminta duduk dan mendengarkan, setelah itu diberi nasi bungkus atau sedikit uang. Ini adalah pelibatan semu, yang sama sekali tidak bermakna dalam perbaikan sistem.

Harus ada niat baik yang tulus dari pemerintah mulai dari jenjang terbawah, untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berbagai elemen di masyarakat, untuk terlibat secara aktif merencanakan program-program yang sasarannya adalah masyarakat itu sendiri.

Tentunya kita masih ingat dengan sebuah ungkapan kata-kata bijak, yang menyatakan bahwa dalam mengambil suatu keputusan, tentu dua kepala lebih baik daripada satu kepala, bahkan makin banyak kepala yang dilibatkan tentu keputusan atau perencanaannya pun akan makin baik. Begitu pula dalam pelaksanaan, pengawasan dan evaluasinya.

Menyimak judul tulisan ini "bisakah otonomi daerah tanpa korupsi?" Jawabannya tentu bisa! Kata kuncinya adalah musyawarah dan kejujuran.

Penulis : Rini Soeparto, Aktivis LSM di Kab. Bandung (1998 s/d 2010)
Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Nurani Publik Edisi 2/Maret 2006

 

Mon, 21 Mar 2011 @21:32


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Bikin Website, Daftarkan Nama Gratis!!

Cek Nama Domain ?

Menu Utama
Artikel Terbaru
Arsip
SLINK
Kontak Kami

Jika minat berinvestasi, berwakaf dan membuat website murah

Silahkan kontak kami

Ir. Setyorini Pradiyati

HP 085280316054/WA 085520966077

 

Email

rinimanik2008@gmail.com

 

Sekretariat

Yayasan Wakaf Ishlahul Ummah Bandung

Jl. Raya Pacet Km.07 No.38, Maruyung 01/01, Ds. Maruyung, Kec. Pacet, Kab. Bandung, Jawa Barat

 

Alamat Peternakan Sapi Potong

Kp. Cibulakan, Ds. Mekarsari, Kec. Pacet, Kab. Bandung, Jawa Barat

BUKU DAHSYAT

Hanya @ Rp 40.000.Minat membeli?

hub Rini 085280316054

UTAMAKAN WAKTU

Kajian Radio Dakwah Klik Disini!
Kajian.Net
Tanggal


DOWNLOAD GRATIS KAJIAN ISLAM

 

 

 

http://duniapustaka.com

http://www.ilmoe.com

http://dzikra.com

Tips Software Download

Free Download Software

Kegiatan Pembelajaran Untuk Anak Pra-Sekolah

 

http://www.tk-alam-alif.blogspot.com

PENGUNJUNG NEGARA MANA?
NASEHAT 2

Nasehat Sufyan Ats-Tsauri

Orang yang disebut paling berakal dan cerdas adalah orang yang dengan takdir Allah melakukan dosa, lalu dosa itu selalu ia letakkan di pelupuk matanya. Sehingga ia senantiasa menangis karenanya. Ini akan mendorong dirinya menuju surga...


Dan orang yang paling bodoh adalah orang yang tertipu oleh amal-amalnya.., ia selalu meletakkannya di depan matanya. Sehingga itu akan mengantarkannya menuju neraka..

 

Rekening Bank

Minat :

1. Investor Penggemukkan Sapi

2. Beli Sapi Kurban Sehat & Murah

3. Beli Produk Herbal

Hubungi : Setyorini  085280316054/wa 085520966077

               rinimanik2008@gmail.com


No.rek. 4291-01-005443-53-9

an. SETYORINI PRADIYATI

BRI Unit Maruyung Majalaya

 

 

Minat Berwakaf Tunai untuk Pembebasan Lahan, Sarana Pendidikan dan Modal Usaha Wakaf Produktif Salurkan ke : 

0061846204100 an YYS WAKAF ISHLAHUL UMMAH BANDUNG

BJB Kantor Kas Pacet

MOHON DOA & DUKUNGAN

Pesantren Gratis Bagi Fakir Miskin

Mohon do'anya, kami berazzam ingin mendirikan Pesantren Al-Qur'an Gratis bagi masyarakat miskin.

Alhamdulillah, saat ini telah dirintis pendidikan gratisnya, selanjutnya akan didampingi  Pesantren Tahfidz Qur'an bagi para siswanya.

Upaya membangun ketaatan masyarakat miskin di perdesaan -- kerap terabaikan--. Mereka memang memerlukan fasilitas pendidikan yang bisa diakses bagi anak-anaknya, tanpa khawatir dg besarnya biaya pendidikan.

Semoga ini adalah bagian dari rencanaNya....

Mudah2n kita semua dipilihNya menjadi jalan untuk mewujudkan rencanaNya.....insya Alloh.

Dukunglah kami dengan berwakaf dan beramal jahriyah.

JUAL ANEKA PRODUK

KAPSUL SPIRULINA

HET Rp 40.000,-/botol

kemasan 50 kapsul/botol, dengan dosis 500 mg/kapsul

Pembelian Kapsul Sprirulina Curah, minimal 2.000 kapsul  


KAPSUL CACING

HET Rp 50.000,-/botol

kemasan 50 kapsul/botol, dg dosis 500 mg/kapsul

Pembelian kapsul cacing curah, minimal 2000 kapsul

 

Terbuat dari 100% Bahan Alami. Jika minat menjadi Agen, silahkan hub Ibu Rini 085280316054. Minimal pembelian 24 botol. Diberikan harga grosir

Pengunjung

Facebook
Dunia Yang Fana

Copyright 2018 Rini PerBAIKan Ummat All Rights Reserved